UGM Tegas Tak Ingin Lagi Berurusan Soal Ijazah Jokowi Itu Asli Atau Palsu, Intinya Jangan Tanya Ke Kampus!!

Jakarta, Jurnalis169.com - Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menegaskan tidak ingin terus terseret dalam perdebatan mengenai tentang keaslian fisik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).(13/8/2026)

Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia menjelaskan bahwa kampus memiliki kewenangan untuk menerangkan rekam akademik Jokowi sebagai alumnus UGM.

Akan tetapi, menurutnya, persoalan mengenai apakah ijazah fisik Jokowi asli atau palsu merupakan hal yang berbeda dan tidak semestinya dibebankan kepada institusi pendidikan.

Ova meminta publik tidak mencampuradukkan dua persoalan tersebut. 

UGM diketahui juga telah memiliki data dan dokumen akademik yang mencatat perjalanan Jokowi selama menjadi mahasiswa, mulai dari status sebagai mahasiswa, proses pendidikan, hingga kelulusan dan wisuda pada 1985.

Menurut Ova, dokumen yang 

dimiliki UGM menjadi bukti mengenai perjalanan akademik Jokowi di kampus tersebut. 

Sementara itu, terkait tuduhan mengenai keaslian ijazah fisik, UGM menilai pihak yang meragukan dokumen tersebut seharusnya menghadirkan bukti yang dapat memperkuat tuduhannya.

UGM sebelumnya juga telah menjelaskan bahwa Jokowi merupakan mahasiswa Fakultas Kehutanan dan menyelesaikan pendidikannya pada 1985. 

Kampus menyatakan memiliki dokumen administratif yang berkaitan dengan proses pendidikan dan kelulusan Jokowi.

Pernyataan terbaru UGM ini muncul di tengah kembali mencuatnya polemik mengenai ijazah Jokowi. 

Perdebatan tersebut tidak hanya menyangkut status akademik Jokowi sebagai alumnus, tetapi juga klaim mengenai keaslian dokumen ijazah yang beredar di ruang publik.

Di sisi lain, pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya turut menyoroti persoalan tersebut. 

Mahfud berpandangan bahwa apabila persoalan keaslian ijazah masuk ke proses hukum, pembuktian mengenai dokumen tersebut perlu dilakukan secara terbuka dalam proses persidangan.

Dengan adanya penjelasan tersebut, UGM berusaha menarik garis batas antara kewenangannya sebagai institusi pendidikan dengan persoalan hukum mengenai keaslian dokumen fisik. 

Kampus menegaskan bahwa pihaknya dapat menjelaskan rekam akademik Jokowi berdasarkan data yang dimiliki, tetapi tidak ingin ditempatkan sebagai pihak yang harus menjawab setiap tuduhan mengenai keaslian ijasah