Presiden Prabowo Subianto Minta Agar Seluruh Warga Negara Republik Indonesia Harus Punya Rekening Koran di Bank

Jakarta, Jurnalis169.com - Sebuah imbauan kebijakan dari Pemerintah Republik Indonesia, kini Presiden Prabowo Subianto saat ini telah menginstruksikan kepada pihak seluruh bank yang milik negara agar segera menjemput bola untuk membuatkan rekening bagi masyarakat, pesan ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.pada Selasa (8/9/2026)

Langkah kebijakan tersebut ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus mendukung penyaluran berbagai program pemerintah.

Airlangga mengatakan Sang Kepala Negara meminta agar seluruh penduduk Indonesia memiliki rekening bank. Untuk tahap awal, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) diminta menyiapkan rekening bagi masyarakat.

“Tadi Bapak Presiden (Prabowo) meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

Airlangga mengatakan proses tersebut nantinya akan mengacu pada data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia, terutama untuk mendukung sistem pembayaran.

Salah satu sistem yang akan digunakan adalah QRIS. Menurut Airlangga, integrasi data dan sistem pembayaran tersebut disiapkan untuk meningkatkan literasi serta inklusi keuangan masyarakat.

“Terutama untuk payment sistem-nya, dan yang kedua gateway system-nya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusi keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” ujarnya.

Selain memperluas akses layanan perbankan, rekening tersebut nantinya juga dapat digunakan sebagai saluran penyaluran berbagai program pemerintah kepada masyarakat. 

Airlangga menyebut pemerintah akan memanfaatkan rekening yang disiapkan tersebut untuk mengirimkan berbagai program pemerintah. Dengan begitu, rekening masyarakat dapat menjadi salah satu sarana untuk menyalurkan bantuan atau program pemerintah secara langsung.

Di sisi lain, Airlangga menyebut tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini sudah mencapai 93,62 persen berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara itu, tingkat literasi keuangan Indonesia tercatat 69,57 persen. Angka tersebut berada di atas standar OECD yang disebut Airlangga berada di level 63 persen.

"Jadi kalau dibandingkan dengan OECD misalnya, OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen," kata Airlangga.