Hasto: Polemik Dugaan Terkait Ijazah Gibran Dapat Menjadi Beban Politik Presiden Prabowo

Jakarta, Jurnalis169.com - Partai dari PDI Perjuangan saat ini memberikan sejumlah catatan evaluasi terhadap dua tahun untuk pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah didorong melakukan otokritik terhadap janji kampanye serta mendengarkan aspirasi masyarakat.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari tingginya pengangguran terdidik hingga kepercayaan pasar. 

Selanjutnya Ia juga menilai polemik etika dan keabsahan posisi Gibran menjadi beban politik bagi Prabowo.

"Ini juga menjadi beban bagi Presiden Prabowo karena ini meruntuhkan legitimasi dari Saudara Gibran Rakabuming Raka," ungkap Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Hasto mengaitkan persoalan tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan meminta pemerintah mendengarkan kritik akademisi serta guru besar sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pada dua tahun mendatang.

Sebelumnya, MK menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Pada (23/10/2026)